APBN 2026: Anggaran BPJS Kesehatan Naik Rp20 Triliun, Menkeu Purbaya Soroti Adanya Kebocoran Dana

APBN 2026: Anggaran BPJS Kesehatan Naik Rp20 Triliun, Menkeu Purbaya Soroti Adanya Kebocoran Dana

JAKARTA, LAHATPOS.CO - Anggaran untuk subsidi iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dikelola BPJS Kesehatan mengalami kenaikan signifikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026.

Kenaikan anggaran ini disinyalir mencapai sekitar Rp20 triliun, yang salah satunya dialokasikan untuk penambahan fasilitas alat kesehatan.

Namun, di tengah kenaikan alokasi dana ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti adanya "kebocoran dana" dan perlunya penataan kembali data pengeluaran agar anggaran JKN dapat dikelola secara lebih efektif dan tepat sasaran.

"Jadi begini, saya minta mereka untuk melakukan perbaikan pelaksanaannya di lapangan. Jadi yang 'bocor-bocor' dibetulin," ujar Menkeu Purbaya saat konferensi pers di Kementerian Keuangan, Rabu 22 Oktober 2025.

"Terus kalau ada keburukan beli alat yang nggak perlu diberesin aja. Saya bilang nanti anggarannya dibetulin di sana," tambahnya.

Meskipun menyetujui penambahan anggaran, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya perbaikan tata kelola data dan memastikan tidak ada kebocoran dana dalam program JKN.

Isu Kenaikan Iuran Masih Belum Final

Selain isu kebocoran dan penataan data, dokumen RAPBN 2026 juga memberi sinyal adanya wacana penyesuaian atau kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan.

Menkeu Purbaya menegaskan bahwa perhitungan kenaikan iuran belum final dan masih diserahkan kepada Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan untuk dihitung secara mendalam.

Purbaya menekankan bahwa penyesuaian tarif harus mempertimbangkan kemampuan peserta mandiri agar tidak membebani masyarakat, sekaligus menjaga keberlanjutan likuiditas Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan.

Sumber: