disway award

Pemimpin Daerah Resah Imbas Pemotongan TKD, Wapres Gibran Panggil Menkeu Purbaya

Pemimpin Daerah Resah Imbas Pemotongan TKD, Wapres Gibran Panggil Menkeu Purbaya

Foto: Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa (tengah) Dok: Bianca Chairunisa --

Pemimpin Daerah Resah Imbas Pemotongan TKD, Wapres Gibran Panggil Menkeu Purbaya

JAKARTA, LAHATPOS.CO - Menanggapi pemanggilannya oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka terkait dengan pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pemanggilan tersebut sendiri dilakukan untuk menyampaikan keresahan para pemimpin daerah.

Hal tersebut ia sampaikan dalam agenda agenda Konferensi Pers, yang digelar di Gedung Djuanda I kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, pada Jumat 17 Oktober 2025. 

Dalam kesempatan tersebut, dirinya juga menambahkan bahwa pertemuan tersebut juga dilakukan untuk membahas kondisi perekonomian negara secara umum.

“Biasa, diskusi masalah kondisi ekonomi secara umum. Dia (Gibran) juga menyuarakan keresahan dari para pemimpin daerah yang anggarannya dipotong,” jelas Menkeu Purbaya.

Lebih lanjut, Menkeu Purbaya juga menambahkan bahwa Wapres juga turut menanyakan terkait dengan langkah lanjutan yang akan diterapkan usai pemangkasan anggaran TKD ini.

“Dalam jangka pendek saya gak bisa apa-apa, ini kan saya baru sebulan. Paling saya minta Pemda buat merapikan belanja Triwulan I,” ujar Menkeu Purbaya.

Sebelumnya, Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk melakukan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 kini telah sukses menuai reaksi keras dari berbagai pihak, terutama dari para Gubernur Daerah.

Bahkan, sebanyak 18 Gubernur dari beberapa Provinsi dikabarkan telah mendatangi kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menyampaikan protes mereka terhadap keputusan ini.

Menurut Sherly Tjoanda selaku Gubernur Maluku Utara yang turut hadir dalam aksi tersebut sebagai Juru Bicara, keputusan ini sendiri dinilai sebagai langkah yang terlalu berdampak besar kepada pembangunan dan perekonomian.

“Semuanya (18 Gubernur Daerah) tidak setuju. Karena kan ada beban PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang cukup besar, itu berat jadinya,” ucap Sherly.

Berita network ini sudah tayang di induk disway.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: