Pemkab Lahat Dorong Perlindungan Buruh Sawit, Upah Layak Harus Diiringi Jaminan Sosial

Lahat Pos, Lahat – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat terus mendorong penguatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, khususnya buruh yang bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Lahat, Widia Ningsih, SH, MH, dalam seminar bertema “Upah Layak Huni” yang digelar di Hotel Santika Lahat. Dalam kesempatan itu, Widia menegaskan komitmen Pemkab Lahat untuk memastikan persoalan ketenagakerjaan tidak hanya dilihat dari sisi besaran upah, tetapi juga mencakup perlindungan dan jaminan sosial pekerja.

“Alhamdulillah, dengan bantuan Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan, akhirnya Dewan Pengupahan Kabupaten Lahat dapat terbentuk. Ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah daerah, Dinas Tenaga Kerja dan seluruh pihak yang memiliki perhatian terhadap persoalan ketenagakerjaan,” ujar Widia.

Menurutnya, dengan terbentuknya Dewan Pengupahan Kabupaten Lahat, pembahasan mengenai upah pekerja di daerah dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi serta ketentuan yang berlaku di Kabupaten Lahat.

BACA JUGA:Dishut Sumsel Ungkap SPH PT MHP di Atas Lahan Hartoyo Berada di Luar Areal Perizinan

Widia menegaskan, kesejahteraan buruh tidak semata-mata berkaitan dengan besaran angka upah. Kepatuhan terhadap aturan, keadilan, perlindungan pekerja, serta jaminan sosial juga menjadi bagian penting dalam membangun hubungan industrial yang sehat.

“Ketika kita berbicara mengenai sawit, kita tidak hanya berbicara tentang produksi. Kita juga harus berbicara tentang manusia yang bekerja di dalamnya. Pekerja bukan hanya angka dalam laporan perusahaan. Mereka memiliki keluarga, kebutuhan hidup, anak yang harus sekolah, kesehatan yang harus dijaga dan masa depan yang harus diperjuangkan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua KSB Kabupaten Lahat, Fauzi Anwar, yang juga bertindak sebagai moderator, mengatakan sejumlah persoalan ketenagakerjaan menjadi pembahasan dalam seminar tersebut.

Beberapa di antaranya yakni konsep upah layak, dugaan persoalan pembayaran upah, perlindungan pekerja, hingga jaminan sosial bagi buruh di sektor perkebunan kelapa sawit.

BACA JUGA:Lapas Kelas IIA Lahat Gelar “Klinik Goes To Blok”, 52 Warga Binaan Dapat Pelayanan Kesehatan

Para peserta juga berharap instansi terkait dapat hadir secara aktif dalam forum-forum yang membahas persoalan ketenagakerjaan. Kehadiran pemerintah secara langsung dinilai penting untuk membuka ruang dialog antara pekerja, perusahaan, pemerintah dan pihak terkait lainnya.

Dengan adanya ruang dialog tersebut, berbagai persoalan yang muncul di lapangan diharapkan dapat dibahas secara terbuka dan dicarikan solusi bersama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.***

Sumber: