Kemenhaj Lahat Dorong Masyarakat Manfaatkan Hotline “Bongkar Mafia Haji dan Umrah”

Lahat Pos, Lahat - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) beberapa waktu lalu meluncurkan layanan pengaduan (hotline) “Bongkar Mafia Haji dan Umrah” sebagai kanal bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi dan pengaduan terkait penyelenggaraan Haji dan Umrah. 

Kehadiran hotline ini menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan jemaah sekaligus mendorong pengawasan publik terhadap penyelenggaraan haji dan umrah.

Kepala Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kabupaten Lahat, H. Ujang Jamhari, M.Pd.I mengatakan, masyarakat perlu memiliki ruang yang mudah diakses untuk menyampaikan informasi apabila menemukan persoalan dalam penyelenggaraan haji dan umrah. 

Laporan masyarakat diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan dan mengambil langkah penanganan sesuai ketentuan.

BACA JUGA:Polsek Merapi Edukasi Masyarakat, Ajak Stop Premanisme dan Pungli di Jalan Raya

“Ini bagian dari ikhtiar kita untuk memberikan perlindungan kepada jemaah, khususnya Kabupaten Lahat. Masyarakat harus memiliki ruang untuk menyampaikan informasi dan pengaduan ketika menemukan persoalan,” ujar H. Ujang.

H. Ujang juga menjelaskan, laporan yang masuk tidak akan langsung disimpulkan sebagai pelanggaran. 

Setiap informasi akan melalui proses penerimaan, pemeriksaan, verifikasi untuk memastikan keterangan yang disampaikan dapat ditelusuri dan memiliki dasar yang jelas.

Setelah melalui proses verifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangan penanganannya. 

BACA JUGA:Raih Prestasi Bujang Gadis Sumsel, M. Tegar Pratikno Audiensi dengan Wakil Bupati Lahat

Apabila membutuhkan tindak lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait untuk dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Laporan dari masyarakat penting bagi kami. Informasi tersebut akan kita lihat, kita periksa, kemudian ditindaklanjuti sesuai persoalannya,” katanya.

Dalam penanganannya, Kemenhaj mengedepankan prinsip profesionalitas, objektivitas, dan transparansi. 

Dengan mekanisme tersebut, setiap laporan diharapkan dapat ditangani berdasarkan fakta dan bukti yang tersedia, bukan semata-mata berdasarkan informasi awal yang diterima.

Sumber: