Peran Sinergis Pemerintah dan Masyarakat Lahat dalam Memperkuat Ketahanan Pangan

Lahatpos.co - Ketahanan pangan dewasa ini telah menjadi isu strategis yang tidak hanya menyentuh aspek pertanian, tetapi menyangkut pilar dasar kedaulatan suatu bangsa. Di tengah dinamika global yang terus berubah, dari krisis iklim hingga ketegangan geopolitik yang berimbas pada rantai pasok dunia, kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri menjadi tolok ukur kemandirian nasional. 

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadikan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas utama dengan menyusun serangkaian kebijakan yang menyeluruh. Mulai dari penguatan produksi melalui program Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP), penguatan gerakan partisipatif masyarakat lewat Gerakan Indonesia Menanam (Gerina), hingga jaminan nutrisi generasi muda melalui program makan bergizi gratis untuk pelajar, semuanya bermuara pada satu tujuan besar: mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dalam pangan.

Namun, sebesar dan sehebat apa pun desain kebijakan di tingkat nasional, tidak akan pernah benar-benar berhasil jika tidak ada keterlibatan aktif dari daerah. Pemerintah pusat bisa membuat peta besar, tetapi yang akan melukis hasil akhirnya adalah pemerintah daerah dan masyarakat lokal. 

Dalam konteks ini, Kabupaten Lahat di Sumatera Selatan menjadi salah satu contoh bagaimana sinkronisasi antara visi pusat dan langkah konkret di daerah bisa melahirkan sebuah gerakan pembangunan pangan yang kuat dan berkelanjutan. Dengan karakteristik geografis sebagai wilayah agraris, Kabupaten Lahat memiliki potensi yang luar biasa besar untuk menopang ketahanan pangan tidak hanya untuk daerahnya sendiri, tetapi juga bagi wilayah regional Sumatera Selatan.

Kepemimpinan baru di Kabupaten Lahat di bawah duet Bupati Bursah Zarnubi dan Wakil Bupati Widia Ningsih telah memberikan napas segar dalam tata kelola pembangunan daerah, khususnya dalam sektor ketahanan pangan. Keduanya hadir tidak hanya membawa semangat perubahan, tetapi juga menyelaraskan langkah daerah dengan strategi nasional. Kesadaran bahwa ketahanan pangan adalah fondasi bagi kemandirian ekonomi dan sosial masyarakat menjadi dasar dalam menyusun kebijakan yang pro-petani dan pro-rakyat. 

Dalam berbagai kesempatan, keduanya menunjukkan bahwa pemerintah daerah harus hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan katalisator yang mendampingi masyarakat dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada.

Salah satu langkah konkret yang mencerminkan arah kebijakan tersebut adalah pembangunan sistem irigasi teknis di Desa Pagar Jati, Kecamatan Kikim Selatan. Proyek ini tidak hanya memperluas cakupan pengairan pertanian, tetapi juga menjawab persoalan laten yang selama ini dihadapi petani yaitu ketergantungan pada musim hujan dan kurangnya ketersediaan air yang stabil. Dengan target pengairan hingga 100 ribu hektar lahan pertanian, infrastruktur ini menjadi tonggak penting dalam mendongkrak produktivitas dan menjaga keberlanjutan pertanian. Di balik proyek fisik tersebut, sesungguhnya ada pesan penting bahwa pemerintah hadir dengan solusi nyata, bukan sekadar janji dan retorika. Lebih dari sekadar infrastruktur, pembangunan ketahanan pangan juga menuntut adanya pendekatan holistik. 

Kabupaten Lahat menyadari hal ini dengan mendorong revitalisasi lahan tidur dan pengembalian fungsi lahan sawah yang selama ini banyak beralih fungsi menjadi area non-produktif. Dalam dua dekade terakhir, urbanisasi yang tidak terkendali telah merampas ribuan hektar lahan pertanian produktif. Mengembalikan fungsi lahan menjadi prioritas melalui program cetak sawah baru yang ditargetkan mencapai 100 ribu hektar. Program ini memiliki dampak ganda: selain meningkatkan kapasitas produksi pangan daerah, juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat melalui pertanian yang berkelanjutan.

Tidak hanya pemerintah yang bergerak, masyarakat Kabupaten Lahat juga menunjukkan partisipasi aktif melalui gerakan kolektif seperti panen raya. Kegiatan panen raya yang difasilitasi pemerintah daerah bukan sekadar seremoni, melainkan momentum konsolidasi antara pemerintah dan petani. Ketika pemerintah turun langsung ke lapangan, ikut memanen hasil kerja keras petani, maka pesan moral yang disampaikan sangat kuat: bahwa negara hadir di sisi petani. Rasa memiliki terhadap program ketahanan pangan pun meningkat, dan yang lebih penting lagi, semangat gotong royong di antara petani kembali menyala. Panen raya menjadi simbol harapan, bahwa kerja keras tidak sia-sia, dan ada sinergi nyata antara kebijakan dan realitas.

Namun kerja besar ini tentu tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Masyarakat harus menjadi aktor utama dalam seluruh proses. Salah satu langkah penting adalah menjaga keberlangsungan fungsi lahan pertanian. Kesadaran bahwa alih fungsi lahan akan berdampak pada ketahanan pangan masa depan harus ditanamkan sedari dini. Pengendalian ini bukan hanya urusan regulasi, tetapi lebih pada pendekatan kultural yang mengakar pada nilai gotong royong dan kepedulian terhadap generasi mendatang. Dengan pendekatan partisipatif dan edukatif, masyarakat diajak untuk melihat lahan pertanian sebagai warisan berharga, bukan sebagai komoditas jual-beli jangka pendek.

Selain itu, masyarakat juga dapat mengambil peran langsung dalam Gerakan Indonesia Menanam. Tidak harus memiliki lahan luas, bahkan pekarangan rumah pun bisa menjadi ladang pangan keluarga. Menanam cabai, tomat, kangkung, atau tanaman pangan lainnya di pekarangan tidak hanya berkontribusi pada ketersediaan pangan keluarga, tetapi juga menciptakan lingkungan yang asri dan sehat. Ketika gerakan ini dilakukan secara masif, dampaknya sangat signifikan dalam membentuk pola konsumsi yang mandiri dan berkelanjutan.

Generasi muda juga memiliki peran vital dalam membangun ketahanan pangan masa depan. Stigma bahwa bertani itu kotor, melelahkan, dan tidak menjanjikan harus dihapuskan. Pertanian masa kini adalah sektor yang kaya inovasi, berbasis teknologi, dan memiliki peluang ekonomi yang sangat menjanjikan. Pemerintah Kabupaten Lahat melalui dinas terkait dapat menggandeng sekolah, pesantren, dan kampus untuk menciptakan generasi petani milenial yang melek teknologi dan memiliki visi kewirausahaan. Melalui pelatihan, pendampingan usaha tani, dan pemberian akses terhadap alat pertanian modern, generasi muda bisa didorong untuk melihat pertanian sebagai pilihan karier yang bermartabat dan membanggakan.

Sinergi kelembagaan juga menjadi aspek yang tak kalah penting dalam membangun ketahanan pangan yang kuat. Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, BUMDes, koperasi tani, hingga perguruan tinggi seperti Universitas Serelo Lahat perlu membangun jejaring kolaborasi. Universitas Serelo Lahat sebagai lembaga akademik bisa mengambil peran penting melalui riset terapan, penyuluhan, dan pengembangan teknologi tepat guna untuk pertanian. Mahasiswa dan dosen bisa terlibat langsung di lapangan sebagai agen perubahan, sekaligus membangun hubungan erat antara ilmu pengetahuan dan praktik pertanian lokal. Di sisi lain, lembaga keagamaan dan tokoh masyarakat dapat menjadi pilar moral yang menguatkan nilai-nilai bahwa bertani adalah bagian dari ibadah, sebuah kontribusi nyata dalam menjaga keseimbangan alam dan memenuhi kebutuhan dasar manusia.

Dengan segala potensi yang dimiliki—baik dari sisi sumber daya alam, manusia, maupun komitmen kepemimpinan—Kabupaten Lahat memiliki posisi strategis untuk menjadi salah satu lumbung pangan utama di Sumatera Selatan. Namun cita-cita besar ini hanya bisa terwujud jika ada kesadaran kolektif bahwa ketahanan pangan bukan semata urusan teknis, tetapi menyangkut visi jangka panjang tentang masa depan yang mandiri dan berkelanjutan. Setiap warga, dari petani hingga pelajar, dari perangkat desa hingga tokoh masyarakat, memiliki peran yang tak tergantikan dalam perjuangan ini.

Sumber: