Pertama-tama, lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu harus memainkan peran kunci dalam menyelidiki dugaan pelanggaran pemilu dengan cermat dan tanpa keberpihakan. Dukungan dari pihak kepolisian dan penegak hukum lainnya juga diperlukan untuk mengusut kasus ini sampai tuntas.
Selain itu, transparansi dan akuntabilitas harus diutamakan dalam setiap tahap penyelidikan dan penanganan kasus. Masyarakat harus diberikan pemahaman yang jelas tentang proses hukum yang sedang berlangsung, serta kemajuan dari investigasi yang dilakukan.
Tidak kalah pentingnya, pencegahan terhadap pelanggaran pemilu di masa mendatang harus menjadi fokus utama. Edukasi kepada penyelenggara pemilu, partai politik, serta masyarakat umum tentang pentingnya kejujuran, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan pemilu harus ditingkatkan secara signifikan.
Terakhir, kebijakan yang kuat dan penegakan hukum yang tegas merupakan fondasi utama dalam mencegah dan menangani pelanggaran pemilu. Tidak boleh ada ruang bagi siapapun untuk menyalahgunakan proses demokratis demi kepentingan pribadi atau kelompok.
Kasus perubahan suara di TPS 2 Desa Kembang Ayun menjadi momentum penting bagi kita semua untuk merenung dan bertindak. Hanya dengan komitmen bersama untuk menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan aturan hukum yang adil, kita dapat membangun fondasi yang kokoh bagi masa depan demokrasi kita.
(Amaludin-Unsela).*