Lahatpos.co - Pemerintah harus lebih siaga terhadap ancaman DBD. Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) telah menjadi ancaman kesehatan serius di berbagai wilayah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
Meningkatnya jumlah kasus DBD memerlukan respons cepat dan langkah-langkah konkrit untuk penanganan dan pencegahan.
DBD, yang disebabkan oleh virus yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti, dapat menyebabkan gejala serius hingga fatal.
Peningkatan kasus DBD telah menjadi keprihatinan utama, terutama di musim hujan ketika nyamuk penyebar virus ini berkembang biak dengan cepat.
Bravitasari menyoroti pentingnya pendekatan terpadu dalam menangani permasalahan DBD.
Langkah-langkah konkret mencakup kampanye penyuluhan kepada masyarakat tentang pencegahan, pengendalian populasi nyamuk vektor, dan peningkatan infrastruktur sanitasi.
"Pemerintah perlu terus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cara melawan nyamuk Aedes aegypti dan menghilangkan tempat perkembangbiakan potensial," kata Bravitasari.
Selain itu, pemantauan kasus DBD perlu diperkuat dengan sistem pelaporan yang efektif. Bravitasari menekankan pentingnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam mendeteksi dan melaporkan kasus DBD.
"Sistem informasi yang lebih baik akan membantu petugas kesehatan dan pemerintah dalam merespons dengan cepat terhadap peningkatan kasus," tambahnya.
Pemberdayaan petugas kesehatan di tingkat lokal juga harus menjadi fokus Pemerintah.
Pelatihan intensif bagi petugas kesehatan tentang deteksi dini, pengobatan, dan manajemen kasus DBD menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan.
"Petugas kesehatan yang terlatih dengan baik akan dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat dan merespons dengan cepat terhadap kasus yang muncul," ujarnya.
Bravitasari juga mendorong pemerintah untuk memprioritaskan penanganan DBD dan meningkatkan alokasi anggaran kesehatan.
"Penanganan DBD tidak boleh dianggap sepele. Ini adalah permasalahan serius yang membutuhkan perhatian dan investasi yang memadai," tandasnya.
Dengan menggabungkan kampanye penyuluhan, pengendalian nyamuk, perbaikan sistem pelaporan, pelatihan petugas kesehatan, dan alokasi anggaran yang memadai.