Penulis: Bravitasari Nafthalia, S.Sos., M.I.P, - Tenaga Ahli DPR-RI
Bravitasari, seorang tenaga ahli DPR RI, mengambil inisiatif untuk mencari akar persoalan kelangkaan gas LPG subsidi yang tengah melanda sejumlah daerah.
Kelangkaan ini telah menimbulkan kesulitan bagi masyarakat, dan harga gas LPG melon pun meroket di pasaran, mencapai Rp 25 hingga Rp 30 ribu dari harga normal Rp 18-20 ribu.
"Gas merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat, sehingga Pemerintah harus menjamin distribusi LPG bersubsidi berjalan lancar. Program pro-rakyat jangan sampai mempersulit masyarakat," ungkap Bravitasari, menyoroti urgensi penanganan masalah ini.
Dampak kelangkaan ini tidak hanya terasa pada kenaikan harga, namun juga menciptakan gelombang kekhawatiran di kalangan masyarakat.
Banyak warga, terutama dari kalangan menengah ke bawah, mengeluhkan beban ekonomi yang semakin meningkat akibat sulitnya mendapatkan gas LPG bersubsidi.
Bravitasari, politisi dari Partai Demokrat yang juga menjabat sebagai tenaga ahli DPR RI, mendesak Pemerintah untuk memberikan perhatian serius terhadap permasalahan ini.
Ia meminta solusi segera dari pemerintah dan stakeholder terkait agar masyarakat tidak terus menderita.
"Selesaikan kelangkaan gas LPG ini secepat mungkin. Perlu ada penyelesaian masalah dari hulu ke hilir, baik terkait kuota maupun alasan lain yang mungkin menjadi penyebab kelangkaan ini," tegas Bravitasari.
Selain menyoroti masalah kelangkaan, Bravitasari juga menegaskan pentingnya kesadaran masyarakat untuk tidak menyalahgunakan subsidi.
Gas LPG bersubsidi seharusnya diperuntukkan bagi orang kurang mampu, bukan untuk kalangan menengah ke atas atau pelaku industri.
"Penting untuk memaksimalkan kerja sama semua pihak terkait, termasuk penegak hukum. Penyelidikan juga diperlukan, terutama di daerah-daerah seperti di Sumatera, di mana kenaikan harga gas LPG subsidi mencapai Rp 30 ribu per tabungnya," tambah Bravitasari.
Bravitasari mendorong adanya perbaruan dalam sistem pendistribusian gas LPG bersubsidi. Ia menekankan perlunya membangun sistem yang lebih baik untuk memastikan bahwa hanya warga menengah ke bawah yang dapat memanfaatkan subsidi ini sesuai dengan tujuannya.
"Program subsidi gas LPG bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu. Jika tidak tepat sasaran, maka akan merugikan rakyat kecil. Pertamina dan kementerian terkait harus memperketat pengawasan di lapangan," pungkasnya.*