"Ketiga permasalahan yang akan kita bahas saat ini merupakan persoalan yang penting dan musuh bagi setiap negara, kami terus melakukan poin khusus yakni pencegahan dan pengobatan dalam upaya pemberantasan," paparanya.
Fokus utama dari pemberantasan narkotika juga diperhatikan dari jalur edarnya, dimana Petrus meyebut pihaknya selalu mengutamakan dan mengawasi terlebih dahulu pada jalur perairan di Indonesia, dimana jalur perairan selalu menjadi sasaran empuk bagi pengedar narkotika dari berbagai negara.
Pada pertengahan Tahun 2022 lalu lanjut Petrus, BNN RI telah menangkap Warga Negara Asing (WNA) yang tengah melalukan perjalanan diperairan Indonesia tepatnya di Zona Ekonomi Ekslusif membawa banyak barang bukti Narkoba.
"Baru-baru kami menagkap jaringan internasional di perairan zona ekonomi eksklusif, jalur laut atau perairan selalu rawan terhadap penyebaran narkotika kami sangat memberikan perhatian khusus pada persoalan ini," katanya.
Dia juga menyebut dari data 2021 hingga awal 2023 BNN telah mengamankan barang bukti narkoba berupa 5,665 ton sabu, 6,45 ton ganja, 456.475 Pil Ekstasi, 276,6 ton ganja basah, dan 125,9 hektare lahan ganja yang tersebar di Indonesia. Sedangkan berdasarkan data Sumsel memiliki 714 wilayah yang rawan narkoba, meski demikian Petrus mengapresiasi pihak penegak hukum TNI/Polri yang telah banyak mengungkap kasus narkotika
"Dengan melaksanakan strategi War On Drugs hari ini diharapkan Indonesia bersih akan narkoba dan para peserta dialog menjadi duta-duta anti narkoba yang bekerja sama dengan kami, saya juga mengapresiasi aparat di Sumsel yang telah banyak berhasil mengungkap kasus narkotika," tandasya.
Dilain pihak Ketua KPK RI, Firli Bahuri mengatakan kegiatan dialog dan diskusi tersebut didasari dengan kepentingan dan tujuan bersama dalam memberantas yang menjadi musuh negara.
"Kita ada disni mempunyai kepentingan dan tujuan bersama, permasalahan bangsa salah satunya korupsi, tidak ada suatu negara mencapai tujuan jika kita tidak bisa memberantas poin-point besar yang membuat negara gagal salah satunya korupsi," ujarnya.
Sementara Deputi Bidag I Pencegahan Perlindungan dan Derakalisasi BNPT RI, Mayjen. TNI. Nisan Setiadi dalam paparan singkatnya menegaskan tindak terorisme dan radikal merupakan bukan berasal dari suatu agama.
"Ada banyak ciri-ciri radikalisme dan terorisme salah satunya mereka yang tidak menyukai budaya dan ini saya tegaskan bukan dari suatu agama tidak ada agama yang mengajari tindak kriminal yang kejam," katanya.
Nisan mengatakan pihaknya memaksimalkan pengawas terhadap teroe-teror global.
"Mengawasi potensi teror-teros global yang menjadi sasaran empuk para terorisme ini yang kami fokuskan dan kerjasama bilateral dengan beberp negara kai lakukan dan dibantu banyak kementrian lembaga di Indonesia," jelasnya.
Kepala Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI, Drs. Hasto Atmojo Suroyo, dalam paparannya menegaskan pihaknya terus melakukan perlindungan terhadap kasus-kasus kriminal di Indonesia terutama Terorisme, Korupsi, Perdagangan Manusia, Narkotika da masih bayak yang lainnya.
"Lembaga kami dibentuk 2008 karena ada tindak pidana yang besar terutama korupsi terjadinya saksi yang tidak berani memberikan kesaksiannya ini kami bina dan memberi perlindungan," ujarnya.
Turut hadir pula dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Prov. Sumsel, RA. Anita Noeringhati, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel, Sarjono Turin, Hakim Tinggi Palembang, Johan Arifin, dan Seluruh Bupati dan Walikota yang berkesempatan hadir. (*)