Dewan Serang PT Supreme Energi, Tidak Bawa Manfaat

LAHATPOS.SUMEKS.CO, Lahat - Sejumlah fraksi di DPRD Lahat/dewan, mulai dari Fraksi Demokrat, Gerindra, Golkar, PKB, PPP, G8, mendesak Pemkab Lahat meninjau ulang izin pemakaian jalan kabupaten sepanjang 25 KM, dari Desa Sukarame - Desa Tunggul Bute, Kecamatan Kota Agung oleh PT Supreme Energi Rantau Dedap. Pasalnya, keberadaan perusahan Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi (PLTP) ini dinilai, tidak memberikan dampak positif bagi warga sekitar. Yang ada hanya merusak tata lingkungan, berimbas pada munculnya sejumlah bencana alam yang menimpa warga. \"Seharusnya perusahaan berkomitmen memperhatikan masyarakat, nyatanya tidak ada. Bahkan untuk jalan di Desa Sukareme -Desa Tunggul Bute dan Jalan lingkar Desa Padang ke Desa Swarna Dwipa, kondisinya tidak tersentuh pembangunan, tidak jadi perhatian PT Supreme Energi,\" kata Barmawi Amd, juru bicara Fraksi Demokrat, pada sidang paripurna IV masa persidangan pertama tahun sidang 2021-2022, dengan agenda pandangan fraksi-fraksi. Keberadaan PT Supreme Energi sendiri tidak sesuai diharapkan, masyarakat malahan mendapatkan musibah, seperti bencana banjir dan longsor beberapa waktu lalu. Kondisi ini jika dibiarkan terus menerus, maka dikhawatirkan akan membawa dampak lingkungan yang  terlalu parah. Sementara kontribusi dari perusahaan yang masuk ke Kabupaten Lahat nyaris tidak ada. Melihat hal ini menjadi perhatian semua pihak, termasuk dari dewan. Selain itu, PT Supreme Energi juga lalai dan tidak mendukung upaya Pemkab Lahat dalam memerangi penyebaran covid-19. Justru menganggap sepele, dengan membiarkan ratusan karyawan positif covid-19 berkeliaran di Kota Lahat. \"Yang ada Lahat saat itu jadi zona merah penyebaran covid-19. Untuk itu, kami meminta Pemkab Lahat meninjau kembali izin pemakaian izin jalan kabupaten yang dipakai PT Supreme Energi,\" ucap Sutra Imansyah SE, jubir Fraksi Gerindra. Sejumlah Fraksi DPRD Lahat berharap, PT Supreme Energi bisa memberikan manfaat ke masyarakat sekitar, melalui CSR. Segera memperbaiki jalan kabupaten yang selama ini tidak jadi perhatian. \"Seharusnya perusahaan dari awal berkomitmen untuk memperhatikan masyarakat, bukan hanya meraup keuntungan saja,\" sampai Yudiansyah Mawarus, jubir Fraksi Golkar. (heru/dian)