Pelabuhan Tanjung Carat Minta Campur Tangan Pusat

- Wakil Gubernur Sumatera Selatan (), H Mawardi Yahya berharap Pelabuhan Tanjung Carat ada campur tangan pemerintah pusat. Hal ini ia sampaikan saat menerima kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota Komite II DPD RI. Dalam rangka pengawasan atas Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Wagub menyambut dengan baik, kunjungan tersebut. Dia berharap melalui Kunjungan Kerja (Kunker) DPD RI bisa memberikan kebaikan bagi sektor pelayaran di Sumsel. \"Sama-sama kami berharap kunjungan kerja para anggota DPD ke Sumsel, bisa memberikan rekomendasi yang baik dan positif bagi Sumsel khusunya di sektor pelayaran,\" kata Mawardi. Wagub menyampaikan aspirasi masyarakat Sumsel yang  meminta dukungan Komite II DPD RI, untuk percepatan terealisasinya  pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat. \"Kami harap melalui Komite II DPD RI bisa membantu dan satu persepsi untuk berjuang bersama dengan Pemerintah Provinsi Sumsel, agar dapat mewujudkan pelabuhan samudera di Sumsel yang berlokasi di Tanjung Carat,\" tambahnya. Menurutnya, peran serta pemerintah pusat sangat penting, karena itu dia melihat jika ada campur tangan dari pemerintah pusat Pelabuhan Samudera Tanjung Carat akan cepat terealisasi. \"Saya sangat yakin jika ada campur tangan dari pemerintah pusat ini bisa terealisasi dengan cepat. Karena ini memang untuk kepentingan masyarakat Sumsel. Semoga aspirasi kami ini dapat terserap dengan baik oleh Komite II DPD RI,\" tuturnya. Baca Juga : Dia menilai, adanya Pelabuhan Samudera Tanjung Carat banyak memberikan dapat yang baik bagi Sumsel. Salah satunya membuat ekonomi meningkat dan banyak menarik investor dari luar negeri. \"Adanya pelabuhan tersebut, kemudahan akses dalam melakukan kegiatan ekspor hasil bumi Sumsel akan jauh lebih mudah. Ini tentu dapat meningkatkan ekonomi di Sumsel. Tidak menutup kemungkinan ini juga banyak menarik investor dari luar negeri,\" ungkapnya. Sementara itu, Pimpinan I Komite II DPD RI Abdullah Puteh, mengatakan kunjungan kerja pihaknya guna memeriksa implementasi terkait pelaksanaan UU Nomor 17 tahun 2008, dan menyerap aspirasi dari pimpinan daerah terkait sektor pelayaran. \"Kedatangan kami ke sini terkait kunjungan kerja yang akan kami laksanakan melihat implementasi dari pelaksanaan UU No 17 tahun 2008 di Sumsel. Kami akan mendengarkan aspirasi dari pemerintah untuk sektor pelayaran,\" kata Abdullah. Dia juga menyampaikan bahwa kunjungan kerja Komite II DPD RI dilakukan di wilayah Sumsel dan Makasar, hal ini dilakukan karena kedua daerah memiliki kekuatan disektor maritim. Menurutnya, kegiatan pelayaran yang ada di Sumsel harus dilakukan secara profesional agar terciptanya layanan transportasi pelayaran yang maju yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Untuk itu sebagai pimpinan, dia dan pihaknya mendukung penuh pembangunan Pelabuhan Samudera Tanjung Carat di Palembang. Terlebih lagi pembangunan pelabuhan tersebut termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). \"Mengenai pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat, kami tentu mendukung, dan ini menjadi PR semua bagi kita apalagi ini juga termasuk dalam PSN,\" pungkasnya. (*/dyn)