Coffee Morning Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan Bersama Jajaran Pemerintah Daerah Lahat

Coffee Morning Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan Bersama Jajaran Pemerintah Daerah Lahat 

LAHAT POS, Lahat - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lahat menyelenggarakan diskusi bertajuk Coffee Morning bersama Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan, Jumat 7 November 2025. 

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala BPS Kabupaten Muara Enim, Mukti Riadi, S.ST., M.Si. dan jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat, di antaranya Asisten I Pemkab. Lahat Rudi Thamrin, S.H., M.M., Kepala Bappeda Feriyansyah Eka Putra, S.T., M.M., Kepala Dinas Dukcapil Dedi Supriadi, S.E., M.M., Kepala Dinas Kominfo Eti Listina, S.P., M.M., Kepala Dinas Koperasi dan UKM Hery Alkafi, A.P., M.M., serta Sekretaris Dinas Sosial H. Budi Utama, S.I.P.

Dalam suasana yang penuh kehangatan tersebut, Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan, Moh. Wahyu Yulianto, S.Si., S.ST., M.Si. memaparkan perkembangan terbaru terkait kemiskinan di wilayah Sumatera Selatan yang menunjukkan tren penurunan pada tahun 2025. 

Suasana Coffee Morning Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan Bersama Jajaran Pemerintah Daerah Lahat. -Foto: dok BPS Lahat-

BPS menggunakan pendekatan kemiskinan secara moneter yaitu melalui konsep kebutuhan dasar (basic needs approach). 

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan.

Garis kemiskinan menjadi batas penting nilai pengeluaran minimum untuk hidup layak, yang sangat dipengaruhi oleh dinamika harga-harga kebutuhan pokok. 

Ketika inflasi meningkat, terutama pada bahan pangan, garis kemiskinan pun naik, sehingga berpotensi meningkatkan jumlah penduduk miskin. 

Karena itu, indikator seperti P0 (persentase penduduk miskin), P1 (kedalaman kemiskinan), dan P2 (keparahan kemiskinan) tidak hanya menggambarkan angka statistik, tetapi juga cermin daya beli masyarakat dan kestabilan ekonomi daerah.

Lebih lanjut, BPS menyoroti empat kendala utama dalam efektivitas program bantuan sosial, yakni penargetan yang belum optimal, desain program yang belum mendorong transformasi sosial ekonomi, nilai bantuan yang belum memperhitungkan disparitas wilayah, serta ketergantungan akibat bantuan tanpa batas waktu yang jelas.

Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), menjadi upaya untuk menyatupadukan data sosial dan ekonomi agar lebih akurat dan dapat digunakan oleh kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah. 

DTSEN juga memungkinkan pemeringkatan kesejahteraan keluarga (Desil 1–10) sesuai amanat Inpres Nomor 4 Tahun 2025. 

“Pemutakhiran data tidak hanya dilakukan melalui ground check, tetapi juga integrasi dengan data administrasi dan hasil survei lapangan,” ujar Wahyu.

Sumber: